Sistem Penjaminan Mutu Peerguruan Tinggi (SPM-PT)

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

1.1. Pendahuluan

Otonomi Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sedangkan Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Oleh karena itu struktur pengawasan harus berkarakter horizontal sesuai yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan menetapkan struktur pengawasan horizontal menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (pasal 91 ayat 1). Sedangkan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 3).

Struktur Pengawasan dilakukan oleh 3 unsur yaitu perguruan tinggi, masyarakat/ stakeholders dan Pemerintah. Di dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ketiga unsur tersebut telah diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan tinggi.

1.2. Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan Tinggi bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3. Sasaran

Sasaran dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terciptanya sinergi antara Pangkalan Data Perguruan Tinggi Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan.

2.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur oleh pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas juncto Pasal 91 PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan ini mencakup mulai dari perencanaan, penerangan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam SPMI meliputi landasan ideal penjaminan mutu akademik, pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi diri, audit internal dan koreksi. Pelaksanaan SPMI akan mencapai hasil yang optimal apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu apabila disertai dengan komitmen, perubahan paradikma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu.

Pelaksanaan SPMI dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Apabila hasil audit yang dilakukan terhadap standar mutu pembelajaran menunjukkan hasil positif maka standar mutu berikutnya harus dinaikkan. Sedangkan apabila hasil evaluasi negative maka harus segera dilakukan tindakan agar standar mutu dapat dicapai.

2.2. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu adalah sistem penjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan melalui 3 sub sistem yaitu : (i) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional yang merupakan kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah, (ii) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dan (iii) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal berupa kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri diluar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

2.3. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu

2.3.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2.4. Visi Sistem Penjaminan Mutu

Visi dalam SPMI harus merupakan pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaan keadaannnya dimasa depan ( kurun waktu 10 atau 20 tahun kedepan). Yang ingin diwujudkan, walaupun pada saat visi dirumuskian gambaran tersebut terlihat sesuatu yang mustahil dicapai, namun di kemudian hari ternyata visi tersebut mampu menjadi sumber inspirasi bagi seluruh sumber daya di sebuah institusi

2.5. Misi Sistem Penjaminan Mutu

Misi dalam SPMI adalah sebuah pernyataan tentang keadaan, situasi, posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan/atau di masa dating namun dalam jangka waktu pendek sekitar 2 atau 5 tahun kedepan. Misi biasanya berisi uraian tentang tugas pokok, pelaksanaan kegiatan institusi, keluaran/hasil dan keberadaan/posisi institusi.

Visi dan Misi adalah dokumen dari sebuah proses perencanaan strategis perguruan tinggi. Pernyataan visi, misi dan tujuan akan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu didalam SPM PT, artinya isi semua standar dalam SPM Perguruan Tinggi tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan dari perguruan tinggi.

2.6. Tugas Sistem Penjaminan Mutu

Tugas pokok yang dilaksanakan adalah merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Standar mutu tersebut terdiri atas

2.6.1. Delapan standar minimal wajib yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP yaitu: (i) Standar isi, (ii) Standar proses, (iii) Standar kompetensi lulusan, (iv) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) Standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) Standar pembiayaan dan (viii) Standar penilaian pendidikan.

2.6.2. Standar lain yang memiliki kriteria melampaui batas minimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas inisiatif yang dijabarkan dari visi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.7. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu

Adalah untuk menjamin eksistensi mutu perguruan tinggi tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 91 ayat (1) PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jaminan eksistensi mutu ini mutlak diperlukan karena SPMI suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri tanpa campur tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan dalam hal sejarah, visi, misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, dosen, mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan.
Berawal dari kondisi tersebut, dimasa yang akan datang, eksistensi perguruan tinggi akan tergantung pada stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan),

2.8. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu

Kelembagaan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing kegitan dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah:

2.8.1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional.
2.8.2. Perguruan Tinggi bersangkutan bertanggungjawab atas pengelolaan PDPT masing-masing dan pelaksanaan SPMI.
2.8.3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan SPME

2.9. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi terdiri dari 3 sub sistem yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Berdasarkan status dan ruang lingkup sub sistem sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka mekanisme SPM adalah sebagai berikut:

2.9.1. Tahapan pelaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data dan informasi tentang kegiatan masing-masing perguruan tinggi di dalam PDPT masing-masing dengan klasifikasi data dan informasi berdasarkan SNP. Selanjutnya data dan informasi tersebut dikirim, dikumpulkan dan disimpan di PDT Nasional yang dikelola oleh Ditjen Dikti. Data dan informasi tersebut terdiri dari (i) Data dan informasi tentang pemenuhan SNP yang meliputi 8 standar minimal wajib serta (ii) Data dan informasi tentang kegiatan yang melampaui ke delapan SNP tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan visi, misi perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.9.2. Tahap pelaksanakan SPMI dengan menggunakan data yang telah tersimpan dalam PDPT melalui evaluasi dalam dua lingkup yaitu evaluasi diri baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang pemenuhan SNP yang terdiri dari delapan macam standard an evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi yang bersangkutan telah melampaui ke delapan standar dalam SNP serta mengembangkan standar tersebut beserta pemenuhannya secara berkelanjutan.

2.9.3. Tahap akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi yang disebut SPME dengan ketentuan apabila perguruan tinggi tidak memenuhi delapan standar minimal dalam SNP, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.

3.1. Pengertian Standar Mutu

Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. Komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran. Agar komponen didalam proses pembelajaran tersebut dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar mutu Perguruan Tnggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan.
Standar mutu adalah standar atau ukuran yang ditetapkan, dilaksanakan, dikelola dan dikendalikan oleh perguruan tinggi secara maksimal sehingga menghasilkan mutu pembelajaran yang maksimal juga, Standar mutu ini disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi, serta kebutuhan pengguna terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan.
Dalam penyelenggaraannya, STPP sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan tetap berorientasi pada pengguna dengan mengacu pada mutu pola pemberdayaan masyarakat yang reformis, demokratis, partisipatif, desentralisasi, transparan, akuntael serta sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

3.2. Jumlah Standar Mutu STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta
STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta memiliki 8 standar minimal yaitu :

3.2.1 Standar Isi
STD/SPMI/A.01 Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
STD/SPMI/A.02 Standar Beban SKS Efektif Program Studi
STD/SPMI/A.03 Standar Muatan Kurikulum Program Studi
STD/SPMI/A.04 Standar Kalender Akademik Program Studi
3.2.2 Standar Proses Pembelajaran
STD/SPMI/B.01 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
STD/SPMI/B.02 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
STD/SPMI/B.03 Standar Penilaian Hasil Pembelajaran
STD/SPMI/B.04 Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
3.2.3 Standar Kompetensi Lulusan
STD/SPMI/C.01 Standar Kompetensi Lulusan
3.2.4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
STD/SPMI/D.01 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen
STD/SPMI/D.02 Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/D.03 Standar Kualifikasi Akademik Dosen
STD/SPMI/D.04 Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/D.02 Standar Sertifikasi Keahlian Dosen
STD/SPMI/D.03 Standar Sertifikasi Keahlian Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/D.04 Standar Rasio Dosen Mahasiswa
3.2.5. Standar Penilaian Pendidikan
STD/SPMI/E.01 Standar Penilaian Dosen
STD/SPMI/E.02 Standar Penilaian Institusi
3.2.6. Standar Sarana dan Prasarana
STD/SPMI/F.01 Standar Ruang Kuliah
STD/SPMI/F.02 Standar Buku dan Sumber Belajar
STD/SPMI/F.03 Standar Lahan
STD/SPMI/F.04 Standar Peralatan Pendidikan
STD/SPMI/F.05 Standar Ruang Laboratorium
STD/SPMI/F.06 Standar Alat Laboratorium dan Audio
STD/SPMI/F.07 Standar Alat Ruang Kantor
STD/SPMI/F.08 Standar Ruang Perpustakaan
STD/SPMI/F.09 Standar Ruang Pimpinan dll
STD/SPMI/F.10 Standar Tempat Ibadah dan Olah Raga
STD/SPMI/F.11 Standar Perlengkapan Lain
STD/SPMI/F.12 Standar Ruangan Lainnya
STD/SPMI/F.13 Standar Laboratorium Bengkel Kerja dan Studio
3.2.7. Standar Pengelolaan
STD/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan Akademik
STD/SPMI/G.02 Standar Rencana Kerja Menengah
STD/SPMI/G.03 Standar Rencana Kerja Tahunan
STD/SPMI/G.04 Standar Kelola Operasi
STD/SPMI/G.05 Standar Kelola Personalia
STD/SPMI/G.06 Standar Keuangan
3.2.8. Standar Pembiayaan Pendidikan
STD/SPMI/H.01 Standar Investasi
STD/SPMI/H.02 Standar Operasional Pendidikan
STD/SPMI/H.03 Standar Personal Mahasiswa

STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta juga memiliki standar melampaui sebagai berikut:

3.2.9. Standar Melampaui
STD/SPMI/I.01 Standar Tulis Ilmiah
STD/SPMI/I.02 Standar Kehadiran Dosen
STD/SPMI/I.03 Standar Kerjasama Institusional
STD/SPMI/I.04 Standar Penelitian
STD/SPMI/I.05 Standar Peningkatan Profesionalisme Dosen dan
Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/I.06 Standar Penulisan SAP
STD/SPMI/I.07 Standar Pelayanan Akademik
STD/SPMI/I.08 Standar Sistem Informasi Akademik
STD/SPMI/I.09 Standar BIMAK
STD/SPMI/I.10 Standar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
STD/SPMI/I.11 Standar Keamanan Penggunaan Laboratorium
STD/SPMI/I.12 Standar Kebersihan
STD/SPMI/I.13 Standar Pelayanan Laboratorium
STD/SPMI/I.14 Standar Pembinaan Mahasiswa
STD/SPMI/I.15 Standar Pemeliharaan Sarana
STD/SPMI/I.16 Standar Peminjaman Sarana Prasarana
STD/SPMI/I.17 Standar Pengabdian Masyarakat
STD/SPMI/I.18 Standar Publikasi Karya Ilmiah
STD/SPMI/I.19 Standar Struktur Organisasi

3.3. Penetapan Standar STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta
Dalam menetapkan standar SPMI, STPP mengacu pada beberapa kriteria
a. Menjadikan visi, misi dan tujuan institusi sebagai sumber inspirasi.
b. Menggunakan rambu-rambu batasan yang tidak boleh diabaikan berupa peraturan perundang-undangan. (UU Penyuluhan Pertanian, SKKNI, PPNo. 19 Tahun 2005 tentang SNP, UU Sisdiknas, UU guru dan dosen, UU Balai Penelitian.
c. Menghimpun masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal Perguruan Tinggi melalui kuesioner, narasumber, pertemuan yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni orang tua/wali mahasiswa dan masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan.
d. Melibatkan pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi seperti dosen, karyawan, mahasiswa untuk menghindari resistensi.
e. Menggunakanberbagai standar SPMI dari berbagai Perguruan Tinggi yang direkomendasi oleh Ditjen Dikti Kemendiknas sebagai contoh sumber inspirasi.
f. Melakukan uji publik, apa bila perlu terhadap rancangan isi standar dengan mengandung perwakilan dari unsure-unsur pemangku kepentingan (stake holders) perguruan tinggi.

Standar yang ditetapkan memuat visi, misi dan tujuan, rasional, subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar, definisi/istilah, pernyataan isi standar, strategi, indikator, dokumen terkait dan referensi

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Oleh Webmaster - 24 December 2011 | 1138 Views

Pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP mengamanatkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional mensupervisi dan membantu perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. Untuk memenuhi amanat tersebut, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah membentuk Kelompok Kerja Nasional, dengan tugas utama merevisi Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi beserta semua Buku Praktek Baik yang menyertainya, yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti sebelum penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP.

Revisi perlu dilakukan agar buku tersebut sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi serta perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Perubahan yang penting telah terjadi, khususnya dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Buku tentang penjaminan mutu yang lama, hanya berisi tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh dan atas inisiatif perguruan tinggi masing-masing, yang disebut sebagai penjaminan mutu internal. Sedangkan buku ini yang diberi judul Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat SPM-PT tidak saja memuat penjaminan mutu internal yang telah diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), juga memuat penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

PENJAMINAN MUTU PENDIDiKAN

PENJAMINAN MUTU PENDIDiKAN

Oleh :

Ayu Mudrikah : 10.0401.0018

harus Mubtadiah : 10.0401.0015

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu dalam dunia pendidikan, memang harus ditingkatkan mengingat mutu pendidikan di indonesia pada khusuusnya jauh dari apa yang diharapkan. Kita juga mengakui bahwa sekolah-sekolah baik dari tingkat menengah maupun tingkat atas tentang kondisi sarana prasarana dan proses pembelajaran masih kurang memuaskan, sehingga penjaminan mutu pendidikan merupakan program yang utama bahkan amata sangat penting bagi menteri pedidikan dan tentunya bagi pemerintah. Penjaminan mutu pendidikan itu sendiri merupakan kegiatan mandiri oleh lembaga pendidikan tertentu, oleh karena itu hrus disusun, diranacang, dan dilakasakan sendiri. Salah satu upaya dalalm merelisasikan penjaminan mutu tersebut dapat dilakuakan secara bertahap oleh pihak sekolah, yakni dengan melakaukan evaluasi diri, kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring sekolah oleh pihak pemerintah daerah, sehingga penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

2. PEMBAHASAN PENJAMINAN MUTU PENDIDiKAN

A.                Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutuu pendidikan (Quality Assurance) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu peneglolaan secra konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.Penjaminan mutu atau kualitas adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang pentimg umtuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas (Elliot,1993) dalam Saputa H. Sisitem penjaminan mutu. Sedangkan, menurut(Gryjna , 1988) dalam Saputra H. sistem penjaminan mutu, dalam ( pp no. 19/ 2005 pasal 49)Penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi dengan baik  dalam. Penjaminan mutu secara internal oleh satuan penididikan adalah  pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdasmen menerapkan menejemen berbasis sekolah: kemendirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

Dalam PP no. 19/2005 pasal 65 Satuan Pendidikan mengembangkan visi dan misi dan evaluasi kinerja masing-masing. Sedangkan dalam PP no. 19/2005 pasal 91,  Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Secara singkat, implementasi SPMP terdiri dari rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan.

Sekolah perlu membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari berbagai unsur stakeholders yaitu, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah. Dalam melaksanakan SPMP, Pengawas Pendidikan yang bertugas sebagai
pembina sekolah juga harus dilibatkan dalam TPS, sebagai wakil dari pemerintah.

   

B.                 Tujuan Penjaminan mutu

Tujuan kegiatan penjaminan mutu bermanfaat, baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Menurut Yorke (1997)  Saputra H. Perkembangan Penjaminan Mutu dalam Pendidikan, tujuan penjaminan (Assurance) terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut.

1.      Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan ber­kesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.

2.      Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat clan dapat dipercaya.

3.      Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.

4.      Menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki.

Selain itu, tujuan dari diadakannya penjaminan kualitas (quality assurance) ini adalah agar dapat memuaskan berbagai pihak yang terkait di dalamnya, sehingga dapat berhasil mencapai sasaran masing-masing. Penjaminan kualitas merupakan bagian yang menyatu dalam membentuk kualitas produk dan jasa suatu organisasi atau perusahaan. Mekanisme penjaminan kualitas yang digunakan juga harus dapat menghentikan perubahan bila dinilai perubahan tersebut menuju ke arah penurunan atau kemunduran.

Berkaitan dengan penjaminan kualitas, Stebbing dalam Dorothea E. Wahyuni (2003) dalamSanaky perkembangan Penjaminan Mutu Pendidikan menguraikan mengenai kegiatan penjaminan kualitas sebagai berikut :

    Penjaminan kualitas bukan pengendalian kualitas atau inspeksi. Meskipun program penjaminan kualitas (quality assurance) mencakup pengendalian kualitas dan inspeksi, namun kedua kegiatan tersebut hanya merupakan bagian dari komitmen terhadap mutu secara menyeluruh.

·    Penjaminan kualitas bukan kegiatan pengecekan yang luar biasa. Dengan kata lain, departemen pengendali kualitas tidak harus bertanggung jawab dalam pengecekan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain.

    Penjaminan kualitas bukan menjadi tanggung jawab bagian perancangan. Dengan kata lain, departemen penjaminan kualitas bukan murupakan keputusan bidang perancangan atau teknik, tetapi membutuhkan orang yang dapat bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam bidang-bidang yang dibutuhkan dalam perancangan.

    Penjaminan kualitas bukan bidang yang membutuhkan biaya vang sangat besar. Pendokumentasian dan sertifikasi yang berkaitan dengan penjaminan kualitas bukan pernborosan.

    Kegiatan penjaminan kualitas merupakan kegiatm pengendalian melalui prosedur secara benar, selungga dapat mencapai perbaikan dalam efisiensi, produktivitns, dan profitabilitas.

    Penjaminan kualitas bukan merupakan obat yang mujarab untuk menyem­buhkan berbagai penyakit. Dengan penjaminan kualitas, justru akan dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dan setiap waktu (do it right the first time and every time)

C.                 Mekanisme Jaminan Mutu Pendidikan

Substansi utama  system penjamina mutu penididikan (SPM) pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA (Plan – Do – Check – Action) pada proses penyelenggaraan pendidikan.

a. Perencanaan Mutu (Plan)

Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu.

b. Pelaksanaan (Do)

Do, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Maka untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

c. Evaluasi (Check)

Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelasanaan termasuk audit mutu internal.

d. Action, adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi.

menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan. .

Penjaminan Mutu dibutuhkan oleh pendidikan adalah untuk ;

(a) Memeriksa dan mengendalikan mutu; (b) Meningkatkan mutu; (c) Memberikan jaminan pada stakeholders; (d) Standarisasi, (e) Persaingan nasional dan internasional; (f) Pengakuan lulusan; (g) Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan; dan (h) Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya

Landasan yuridis SPMP UU No: 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS Pasal 1 ayat 21; Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan …. dst sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 35 ayat 1; Standar Nasional pendidikan terdiri standar isi, proses, kompetensi lulusan …. dst., dan Pasal 50 ayat 2; Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu …. dst. Beberapa Model SPM: Model SPM à Didasarkan pada: UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pokja Penjaminan Mutu 2003 ; (a) Penetapan Standar Mutu; (b) Pelaksanaan; (c) Evaluasi; (d) Pencapaian dan peningkatan standar; dan (e) Benchmarki.

Dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 2 disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; dan (h) Standar penilaian pendidikan.

Penjabaran dari kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut.

a.                   Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi memuat: (1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyususnan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan; (2) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyususnan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan (4) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b.                  Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 6). Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses dituangkan dalam Bab IV, yaitu mencakup aspek:(a) .Perencanaan proses pembelajaran; (b) Pelaksanaan proses pembelajaran ; (c) Penilaian hasil pembelajaran ; dan (d) Pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien

c. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari stnadar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL kita akan memiliki patok mutu (bench-mark) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keevektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. SKL yang dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. SKL mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

SKL-SP adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap,dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/PaketB) dan satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK). Sedangkan SK-KMP adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup agam dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, dan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, baik untuk satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah. SKL mempunyai tiga fungsi utama, yaitu (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan (2) rujukan untuk menyusun standar pendidikan lainnya, dan (3) arah peningkatan kualitas pendidikan.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan adalah pendidikan formal untuk mempersiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi, sesuai dengan perundang-undangan. Kelayakan fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan adalah kondisi fisk dan mental pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mengganggu pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Adapun, Pendidikan dalam jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan selama menjalankan tugas untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi akademiknya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui pendidikan profesi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memilki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilkinya. Kompe- tensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakh- lak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kopetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidiakan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana mencakup: (1) pengadaan satuan pendidikan, (2) kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan (3) kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:(1) Perencanaan program sekolah/madrasah; (2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah; (3) Monitoring dan evaluasi; (4) Kepemimpinan sekolah/madrasah; dan (5) Sistem informasi manajemen. Sedangkan, standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah daerah; (2) Pengelolaan program wajib belajar; (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah; (4) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan; (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan; (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi; (7) Pengelolaan program akreditasi pendidikan; (8) Pengelolaaan program peningkatan peningkatan relevansi pendidikan; dan (9) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidiakan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, kinsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagaianya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Mengacu pada pasal-pasal dan ayat dalam Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang merupakan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasuional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Untuk lebih melengkapi, berikut adalah PP Nomor 19 Bab IX tentang Standar Pembiayaan Pendidikan

g. Penilaian Menurut, ( PP no. 19 tahun 2005 )proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian Pendidikan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (2) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (3) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; (4) penilaian hasil belajar oleh pemerintah; dan (5) kelulusan. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semster, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.Ujian nasional dilaku- kan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) Pemetaan mutu pro- gram dan/atau satuan pendidikan; (2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) lulus ujian nasional.

Analisis

Pentingnya penjaminan mutu dalam pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah- sekolah. Selain itu dengan sistem penjaminan mutu para stekeholders merasa puas dengan adanya sistem penjaminan mutu tersebut. Penjaminan mutu diharapakan dapat terus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dari pihak pemerintah dan dari pihak sekolah. Akan tetapi, penjaminan mutu akan sulit terwujud bila tidak ada hubungan yang baik antara pemerintah dan sekolah, mereka harus saling mendukung satu sama lain. Selain itu sangat diharapakan pihak pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang mengenai penjaminan mutu dalam pendidikan, sehingga dapat mempermudah terlaksananya sisitem ini.